STANDAR PELAYANAN

Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan

 

 

IV. 8

Pelayanan

Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan

 

Persyaratan

         Permohonan Perijinan Tenaga Kesehatan beserta dokumen pendukungnya

 

Prosedur

Perijinan Praktik di Fasyankes :

1.                  Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas Kesehatan;

2.                  Berkas permohonan di Disposisi ke Bidang SDK;

3.                  Dilakukan proses penelitian, verifikasi dan visitasi;

4.                  Berkas permohonan dilakukan penelitian dan verifikasi

5.                  Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon

6.                  Persyaratan lengkap maka segera diterbitkan Surat Ijin Praktik dan diserahkan kepada pemohon

Perijinan Praktik Mandiri :

1.     Pemohon mengajukan permohonan ijin praktik disertai kelengkapan pesryaratan kepada Kepala Dinas Kesehatan

2.     Berkas permohonan dilakukan verifikasi

3.     Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

4.     Berkas lengkap, dijadwalkan visitasi

5.     Visitasi ke tempat praktik

6.     Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persyaratan lengkap maka segera diterbitkan ijin

7.     Apabila persyaratan kurang maka pemohon harus segera melengkapi

8.     Persyaratan lengkap maka diterbitkan ijin Surat Ijin Praktik diserahkan kepada pemohon

 


 

 

 

Waktu

Surat Ijin Praktik diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan

 

Biaya / Tarif

Gratis

 

Produk Pelayanan

Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan

 

Pelayanan Informasi dan pengaduan

1.           Memperoleh informasi peraturan dan Cara Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan

2.           Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan

3.           Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil Pasuruan

 

Dasar Hukum

1.    Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2.    Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3.    Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi

4.    Permenkes Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien

5.    Permenkes Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Asisten Apoteker

6.    Permenkes nomor : HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Registrasi Praktik Perawat

7.    Permenkes nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Praktik Bidan

8.    Permenkes nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran

9.    Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

 

 

 

10.  Permenkes RI Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis

11.  Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

12.  Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian

13.  Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

14.  Permenkes RI No. 45 Tahun 2015 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Elektromedis Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

15.  Permenkes RI No. 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis

16.  Permenkes RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

17.  Kepmenkes RI Nomor : 58 tahun 2012 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi

18.  Kepmenkes RI Nomor: 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan

15.  Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.


 

Sarana Prasarana & Fasilitas

Meja : 2 Buah

Kursi : 2Unit

Komputer/Laptop : 2 Unit Printert : 2 Unit

 

Kompetensi Pelaksana

Staff Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan

 

Jumlah Pelaksana

3 Orang

 

Pengawasan Internal

Penilaian pegawai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

 

Jaminan Pelayanan

Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

 

Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan

Registrasi dokumen yang diterbitkan.

 

Evaluasi Kinerja

- Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu

 

Pelaksana

bulan sekali.

- Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)