STANDAR PELAYANAN

Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium

IV. 4	Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium
	Persyaratan	· Form Izin Penyelenggaraan Laboratorium
	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2. Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan; 4. Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 5. Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; 6. Tim Visitasi yang terdiri dari Tim Dinas Kesehatan; 7. Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon; 8. Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru; 9. Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara 10. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal
	Waktu	Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium
	Pelayanan Informasi dan pengaduan	ü Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ü Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan ü Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan.
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 5. Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tetang Perizinan Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Sarana Prasarana & Fasilitas	Meja : 2 Buah Kursi : 2 Unit Komputer/Laptop : 1 Buah Printer : 1 Buah
Kompetensi Pelaksana	Staff Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Pelaksana	2 Orang
Pengawasan Internal	Tim BINWASDAL Kabupaten Pasuruan
Jaminan Pelayanan	Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi pelayanan setiap 6 ( Enam ) Bulan Sekali Melalui Rapat Staff. - Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)