STANDAR PELAYANAN

Surat Rekomendasi Pest Control

 

 

IV. 9

Pelayanan

Surat Rekomendasi Pest Control

 

Persyaratan

         Form Izin Operasiaonal Pest Control

 

Prosedur

1.                Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

2.                   Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3.                   Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan;

4.                   Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

5.                   Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;

6.                   Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan

7.                   Pelaksana pest cont melakukan demo untuk pengendalian vector sesuai pengajuan dan jenis bahan kimia

8.                   Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon;

9.                   Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja maka harus mengajukan permohonan baru;

10.             Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara


 

 

 

 

11. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

 

Waktu

Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan

 

Biaya / Tarif

Gratis

 

Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pemberantasan Hama dan Rekomendasi Pestisida Terbatas

 

Pelayanan Informasi dan pengaduan

  Memperoleh informasi peraturan dan Cara Ijin Operasional Pemberantasan Hama dan Rekomendasi Pestisida Terbatas yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan

  Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan

  Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan

 

Dasar Hukum

1.                    Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2.                    Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

3.                    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standart Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor & Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya

4.                    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan


 

 

 

 

5.         Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indoensia no 1350/MENKES/SK/XII?2001 tentang Pengelolaan Pestisida Menteri Kesehatan Republik Indonesia

6.         Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

7.         Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

8.         Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Lingkungan

9.         Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

10.      Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyehatan Kualitas Media Lingkungan

 

Sarana Prasarana & Fasilitas

Meja : 1 Buah

Kursi : 1 Unit

Komputer/Laptop : 1 Buah Printer : 1 Buah

 

Kompetensi Pelaksana

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kes. Olahraga

 

Jumlah Pelaksana

5 Orang

 

Pengawasan Internal

Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Pestisida

 

Jaminan Pelayanan

Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

 

Jaminan Keamanan

Registrasi dukumen yang diterbitkan.


 

 

 

& Keselamatan Pelayanan

 

 

Evaluasi Kinerja Pelaksana

-                     Evaluasi pelayanan setiap 6 ( enam ) bulan Sekali Melalui Rapat Staff.

-                     Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)