STANDAR PELAYANAN

Surat Rekomendasi Teknis Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

 

 

IV. 13

Pelayanan

Surat Rekomendasi Teknis Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

 

Persyaratan

·         Form Rekomendasi SPP-IRT

 

Prosedur

1.                  Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

2.                  Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3.                  Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan;

4.                  Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

5.                  Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;

6.                  Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan

7.                  Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon;

8.                  Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender maka harus mengajukan permohonan baru;

9.                  Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara

 

 

 

 

 

4.      Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

 

Waktu

Surat Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemenuhan persyaratan

 

Biaya / Tarif

Gratis

 

Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Izin Rekomendasi SPP-IRT

 

Pelayanan Informasi dan pengaduan

ü  Memperoleh informasi peraturan dan Cara Izin Produksi Pangan Rumah Tangga yang berlaku di Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan

ü  Mendapat informasi layanan sesuai standar pelayanan

ü  Pengaduan/Saran pelayanan melalui kotak saran/pengaduan Dinas Kesehatan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil - Pasuruan

 

Dasar Hukum

1.     Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2.   Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.   Undang -undang No 18 tahun2012 tentang Pangan

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

6.   Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

 

 

 

 

 

7.   Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9.   Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

 

Sarana Prasarana &

Meja

:

1 Buah

Fasilitas

Kursi

:

1 Buah

 

Komputer/

:

1 Buah

 

Laptop

Printer

:

:

1 Buah

1 Buah

 

 

Kompetensi Pelaksana

Staff pelaksana perizinan Produksi Pangan Rumah Tangga

 

Jumlah Pelaksana

2 Orang

 

Pengawasan Internal

Penilaian pegawai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

 

Jaminan Pelayanan

Kami bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

 

Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan

Registrasi dokumen yang diterbitkan.

 

Evaluasi Kinerja Pelaksana

-                     Evaluasi pelayanan setiap 6 ( enam ) bulan Sekali Melalui Rapat Staff.

-                     Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)